Sumber Gambar: Website Kampus Merdeka
SKETSA – Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun ini terancam ditiadakan oleh pihak pemerintah. Program yang banyak diminati oleh mahasiswa di seluruh Indonesia ini terancam akibat adanya pergantian kabinet pemerintahan pusat.
Hal ini sejalan dengan belum ada tanda-tanda dibuka pendaftaran kegiatan seperti magang dan pertukaran mahasiswa per Rabu (22/1) ini. Meskipun begitu, kabar akan ditiadakan program MBKM ini masih belum mendapat konfirmasi yang pasti oleh pihak penanggung jawab.
Mengutip dari detik.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiksaintek) kabinet Presiden Prabowo Subianto, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan tanggapan terkait program MBKM. Dirinya meminta agar mahasiswa menunggu atas hasil tinjauan ulang program tersebut.
“Tunggu dulu aja, karena kita juga ingin review kembali. Karena dari sisi pendapat dari para pengguna, itu agak berimbang,” ucap Satryo, Jumat (10/1), dikutip Rabu (21/10).
Hal tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode sebelumnya dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) saat ini berada di bawah kepengurusan yang berbeda. Program-program yang terbukti sukses pada tahun-tahun sebelumnya berpotensi tidak dilanjutkan pada tahun ini.
Salah satu mahasiswa yang sempat mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) program MBKM Risma Aisyah mengungkapkan bahwa program tersebut sangat membuka peluang menuju prospek karier di masa depan. Selain itu, program MBKM dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi individu.
“Selama mengikuti program ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk menjadi bagian dari Universitas Diponegoro selama satu semester,” ungkap mahasiswi dari program studi (Prodi) Sastra Inggris tersebut melalui pesan Whatsapp, Rabu (15/10).
“Selain pengalaman itu, saya juga bertemu dengan banyak teman baru dari berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya ilmu dan relasi, saya juga mendapatkan uang saku setiap 3 bulan sekali,” lanjutnya.
Risma mengungkapkan kekecewaannya terhadap isu penghentian program MBKM. Selain dirinya yang ingin mengikuti kegiatan lain dari program tersebut, dirinya juga menyayangkan mahasiswa lain yang belum sempat mengikutinya.
“... dengan meniadakan program ini berarti mematahkan segala mimpi dan target para mahasiswa yang sudah menyiapkan dirinya untuk mendaftarkan diri,” tukas Risma.
Selaras dengan pernyataan Risma, Mahasiswa prodi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Zahra Nuraliyah melontarkan pendapat yang sama. Dirinya turut menyayangkan jikalau Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dari program MBKM harus dihapus.
“Walaupun masih bisa mengembangkan hal (kemampuan) di hal lain ya, tapi maksudnya seenggaknya dengan adanya MBKM tadi ini itu memudahkan mahasiswa gitu loh,” keluh Zahra saat diwawancarai melalui Whatsapp, Kamis (16/1) lalu.
Baik Risma maupun Zahra berharap agar program MBKM tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dengan adanya program tersebut tentunya mahasiswa dapat menjadi anak bangsa yang bermanfaat bagi masa depan Indonesia.
“Misalnya emang enggak ada langkah lain selain MBKM harus dihapuskan, seenggaknya ada program baru yang bisa jadi jembatan mahasiswa,” tutur Zahra.
Selain itu Risma juga berpesan lebih baik program MBKM mengevaluasi seleksi kegiatan mereka, khususnya PMM. Dengan menyeleksi mahasiswa lebih teliti, tentu dapat menghasilkan lingkungan pembelajaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan minat mahasiswa.
“Serta tes kesehatan mental juga sama pentingnya bagi calon peserta ataupun dosen PIC (Person in Charge atau penanggung jawab) nanti. Hal ini berguna untuk menciptakan social environment yang sehat. Saya yakin kita semua membutuhkan ini, terlebih ketika kita sedang di perantauan,” pungkasnya. (npl/mou/emf/myy)
