SKETSA – Dua bulan lebih berselang, Pemira FH belum juga terang. Tak hanya dua paslon dan perangkat Pemira yang menanti kelanjutan pesta demokrasi ini, dari pihak aliansi pun demikian.
Sebagaimana diketahui, Aliansi Mahasiswa FH, merupakan sebuah kelompok yang ikut terlibat dalam beragam pertemuan maupun aksi-aksi yang berkenaan dengan Pemira FH. Mereka menjaga agar aklamasi tidak terjadi dan menghendaki rangkaian Pemira FH sesuai aturan.
Muhammad Fauzi, mahasiswa Hukum angkatan 2014 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa FH mengeluhkan mandeknya Pemira. Pasalnya, Dekan FH Mahendra Putra Kurnia baru menawarkan opsi dan belum kunjung mengambil keputusan konkret.
“Seharusnya, dekan segera memutuskan apakah BEM, termasuk UKM dibekukan atau dilakukan Pemira ulang,” katanya.
Menurut Fauzi, permasalahan Pemira FH tidak sebaiknya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan seperti ini. Dia mengaku khawatir, perkara ini bakal berdampak ke Pemira selanjutnya. Otomatis, usaha dari Aliansi Mahasiswa FH akan sia-sia jika tuntutan mereka terhadap proses keadilan Pemira FH tidak direalisasikan.
Fauzi menambahkan, Aliansi Mahasiswa FH berusaha untuk menghindari terjadinya aklamasi dalam Pemira FH kali ini, sebagaimana yang lumrah terjadi dalam gelaran-gelaran Pemira sebelumnya. Terlebih lagi, kata Fauzi, pihaknya melihat ada yang salah dalam prosedur pelaksanaannya sehingga berniat menghindari aklamasi lagi.
“Kami atas nama Aliansi Mahasiswa FH jelas menuntut dengan jalur keadilan yang menurut kami tepat di antara kedua opsi tersebut, yaitu Pemira ulang. Tapi semuanya tergantung keputusan dari birokrat. Intinya, kami berharap kesalahan yang ada (aklamasi) tidak dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Di sisi lain, Fauzi juga menanggapi ancaman dibekukannya BEM FH. Secara personal, ia tidak masalah jika memang dibekukan karena hak prerogatif kampus. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah masalah Pemira FH dapat terselesaikan.
“Masalah dibekukan atau siapa yang terpilih, bagi saya apa pun hasilnya tidak masalah, asalkan Pemira kali ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan,” tutup Fauzi. (pil/aml/adl)
