Dokumen pribadi: Oky
SKETSA – Memasuki paruh pertama kepengurusan, beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) telah menjalankan program kerjanya. Namun, hingga dua bulan pertama kepengurusan, pihak rektorat belum mengadakan pelantikan. Hal ini membuat beberapa UKM mempertanyakan statusnya. Terlebih beberapa proker akan berjalan meski Surat Keputusan (SK) belum dikeluarkan.
Hingga pada 26 Februari lalu, tepatnya pada pukul 12.30 Wita, sebuah foto diunggah ke grup Organisasi Mahasiswa (ormawa). Foto tersebut berisikan surat undangan pelantikan pada 27 Februari. Hal ini membuat isi grup terkejut karena pelantikan yang tiba-tiba, di mana sebelumnya diagendakan pada 1 Maret. Kemudian pesan lanjutan berisi pemberitahuan bahwa surat undangan akan segera diantarkan ke sekretariat masing-masing ormawa. Namun, hingga hari pelantikan tiba, surat yang dinanti sebagai undangan formal tak kunjung tiba. Sebagai bentuk kekecewaan, beberapa ormawa memilih tidak menghadiri pelantikan.
Di halaman Student Centre (SC), Oky Paredanun, Ketua UKM Pramuka menjelaskan kronologi adanya undangan pelantikan. Oky termasuk salah satu Ketua UKM yang berhalangan hadir, sehingga dia digantikan oleh anggotanya. Menurutnya, sempat terjadi keributan di dalam grup, banyak yang mempertanyakan alasan pelantikan yang tiba-tiba dimajukan.
“Marwahnya seremonial tidak terasa. Ada kekecewaan karena ada bahasa ingin mengantarkan surat, namun realitanya tidak ada sama sekali. Kita kan tidak seharian ada di sekre, setidaknya bisa lah surat dimasukin lewat bawah pintu, tapi ini tidak ada sama sekali. Jadi cuma sekadar foto aja yang kami terima,’’ terang Oky.
Meski begitu, UKM Pramuka tetap ikut dalam acara pelantikan. Terlebih karena ada penyampaian dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Encik Akhmad Syaifudin secara langsung. Sedangkan posisi Encik di UKM Pramuka sebagai Majelis Pembimbing Harian sekaligus pembina. Oky beranggapan, yang terpenting sudah ada komunikasi sebelumnya, masalah formal atau tidak, Oky tidak mempermasalahkan.
Terkait status Masjaya kini yang masih terganjal sengketa pilrek, Oky mengaku kurang paham dengan mekanisme di rektorat. Namun menurutnya, resmi tidaknya suatu pelantikan ditandai dengan adanya penandatanganan. “Saya rasa kalau sudah ada seperti itu ya resmi-resmi aja. Cuma enggak tau ya pandangan orang kan beda-beda,’’ jelas Oky.
Terpisah, Wakil Presiden BEM KM Unmul Aulia Furqon, mengaku kecewa terhadap langkah yang diambil pihak rektorat. Pasalnya tak ada surat undangan secara resmi yang diterima BEM maupun UKM se-Unmul. Menurutnya, hal ini sangat mencoreng sistem administrasi kampus dan menyayangkan aksi birokrat yang mempublikasikan undangan melalui pesan siaran grup WhatsApp.
“Ini birokrat menyusun surat langsung nge-post lewat media, nah ini saya rasa ada etika yang kurang baik karena saya yakin marwah pergerakan di Unmul, marwah UKM dan juga lembaga Unmul ini, bukan hanya kita bikin surat lewat medsos,” jelasnya resah.
Sebelumnya Furqon telah mendapatkan konfirmasi dari pihak rektorat bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada 1 Maret. Kemudian berubah menjadi 27 Februari. Di samping itu, Presiden BEM KM Unmul, Febri Abdul Hamid saat itu tengah mengikuti Munas BEM SI XII hingga 28 Februari di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bersama Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul, Derviansyah.
Pihak BEM KM pun telah berupaya untuk melakukan negosiasi pengunduran jadwal pelantikan, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya penandatanganan ikrar pelantikan dapat diwakilkan jika ketua berhalangan. Hal ini bertentangan dengan Furqon yang menganggap bahwa nilai pelantikan lebih hidup jika dihadiri oleh ketua lembaga.
“Saya rasa ini kurang pas ya untuk mahasiswa sedangkan rektor sendiri dilantik mereka harus lengkap, dan mahasiswa boleh diwakilkan. Ini adalah hal yang lucu menurut saya,” ungkap mahasiswa 2016 itu.
Sebagai pernyataan sikap kecewa, BEM KM Unmul tak hadir pada pelantikan itu. Sebab dikatakan Furqon, pelantikan tak hanya sekadar seremoni belaka. Tentu ada esensi dan komitmen yang diikrarkan di sana. Selain itu juga merupakan bentuk sumbangsih amanah selama satu tahun kepengurusan. Terlebih menurut Furqon target dari Unmul sendiri sangat besar, yaitu 100 medali dalam satu periode kepengurusan. Sehingga dia meragukan target tersebut bisa tercapai jika etika yang dibangun tidak sesuai harapan.
Ditemui pada Rabu (6/3) lalu, Encik mengatakan penyebab dipercepatnya pelantikan ormawa karena harus menyesuaikan dengan jadwal rektor. Meski begitu, Encik menyatakan bahwak SK UKM sebenarnya telah dibuat sejak Januari lalu. Dia menganggap hal ini terjadi bukan semata-mata karena persoalan lapangan, namun juga harus berkoordinasi dengan pelbagai pihak.
“Waktu mau pelantikan itu, saya sudah memerintahkan ke jajaran kami, ‘ibu, bikin surat undangannya’. Mewakili kawan-kawan kalau itu suatu kesalahan saya minta maaf kepada semua pihak. Saya rasa setiap orang bisa melakukan kekeliruan, jadi saya kira ini tidak perlu dibahas lagi,’’ ujarnya.
Masalah adanya kekeliruan dan pengiriman surat, Encik telah membahasnya dengan jajarannya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Dia pun mengakui jika memang terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Bagi UKM yang belum sempat dilantik, tetap dianggap sah keberadaannya. Tidak akan dilakukan pelantikan ulang karena seluruh UKM telah memiliki SK sejak Januari, sehingga bisa menjalankan kepengurusan dengan tenang.
“Tinggal sekarang mau enggak membuka ruang untuk ‘ayo mau enggak kerja bareng’ jangan terlalu banyak dibahas dipersoalan yang seharusnya bisa kita mengerti sama-sama tetapi kemudian kita mengeksplore hal lain sehingga kita melupakan program-program kita,” tutupnya. (ann/snh/ren/wil)
