Dokumen Pribadi
SKETSA – Semakin mendekati masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Lembaga Penelitian dan (LP2M) menggelar audiensi bersama BEM KM dan BEM fakultas pada (28/3) lalu. Bertempat di lantai 3 Gedung LP2M, audiensi ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan pelaksanaan KKN 45. Selain itu, evaluasi pelaksanaan KKN sebelumnya KKN kali ini.
Ditemui usai audiensi, Mushab Al-Ma’ruf selaku Menteri Kebijakan Kampus BEM KM mengatakan bahwa pelaksanaan KKN 45 bertepatan dengan momentum penyambutan mahasiswabaru (maba). Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi mahasiswa yang aktif di lembaga kampus. Pasalnya, rata-rata pimpinan lembaga fakultas berasal dari angkatan tahun 2016 dan nantinya harus memobilisasi maba. Oleh karena itu, BEM KKN.
Namun usulan ini ditolak LP2M karena dianggap tidak adil. Kemudian disimpulkan sistem yang digunakan masih sama seperti tahun lalu. “Setiap desa ada kebutuhannya, jadi diplotkan. Misalnya desa A membutuhkan anak ekonomi (FEB) dua orang, ketika desa itu sudah terpenuhi 2 orang maka anak FEB yang lain akan masuk desa selanjutnya. Jadi saingannya sesama fakultas sendiri,” papar Ma’ruf.
Salah satu evaluasi dari pelaksanaan KKN tahun lalu adalah saat pendaftaran online yang menyebabkan down-nya server website. Tahun ini, LP2M mengantisipasinya dengan melakukan kloter pendaftaran tiap fakultas.
“Misalkan satu minggu ini yang dibuka teman-teman FH, Kesmas, dan FEB. Nah itu fokus satu minggu. Kemudian, pendaftaran di minggu kedua dibuka untuk teman-teman di fakultas lain. Menghindari server down,’’jelasnya.
Meski begitu, mahasiswa tak perlu khawatir kehabisan lokasi KKN. Karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, setiap desa telah memiliki kebutuhan dan jatah masing-masing. Ada sepuluh kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi KKN, yaitu Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Penajam Paser Utara, Paser, dan Mahakam Ulu. Namun, untuk KKN regular belum ada informasi terkait desa yang akan menjadi objek KKN tahun ini.
Mengenai anggaran, LP2M belum mendapatkan anggaran dari rektorat. LP2M hanya diminta untuk menyetorkan berapa mahasiswa yang akan mengikuti KKN, LP2M pun menjamin bahwa KKN tahun ini tetap gratis. Karena pendanaan KKN sendiri telah dianggarkan Rp50 ribu/semester dari tiap mahasiswa.
“Ya kalau pun ada kebijakan berbayar, kami siap untuk aksi. Jangan sampai berbayar karena dari karena dari awal sudah terhitung di UKT dan ini masuk SKS. Artinya kegiatan akademik dan masuk komponen UKT. Kalau sampai berbayar ya akan dipertanyakan,’’ terangnya.
Terkait SK yang terlambat keluar, LP2M memastikan KKN akan tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak terpengaruh soal dana KKN. Adapun akomodasi mahasiswa KKN, LP2M telah mengajukan agar pemerintah daerah Kabupaten/kota mampu memfasilitasi akomodasi pemberangkatan, posko, atau rumah. Namun baru beberapa yang telah mengonfirmasi kesanggupan. Salah satunya Pemerintah Daerah Kubar yang bersedia menyediakan transportasi dari Barong Tongkok hingga ke lokasi KKN. Selain itu, rumah dan posko pun telah disediakan. (ann/fir/arr/adl)
