Sumber Gambar: Instagram @fteknik.unmul
SKETSA - Kepala Peralatan Daerah Militer (Kapaldam) VI (Mulawarman) mengunjungi FT Unmul guna membahas kerja sama terkait fasilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) pada Rabu (5/2) lalu. Kerja sama ini dilakukan untuk menunjang alutsista tipe lama yang dianggap bisa dirancang ulang.
Hal tersebut disampaikan Kolonel Cpl, Anthoni P. Sinaga yang dikutip dari unggahan Instagram FT pada Jumat (7/2) lalu. Ia menyebut, Paldam VI/Mulawarman akan memperlebar kerja sama di segala bidang, termasuk di FT Unmul.
“Rencana kerja sama Paldam VI/Mulawarman akan diperlebar untuk menunjang alutsista secara khusus dan Komando Daerah Militer VI/Mulawarman keseluruhan,” katanya.
Salah satu alutsista yang memerlukan rancangan ulang adalah peluru kendali (rudal) tipe lama produksi Polandia yang onderdil senjatanya sudah tidak diproduksi sehingga tidak bisa digunakan. Bahkan beberapa universitas juga mencoba memperbaiki, tetapi tidak tersedia alat yang mendukung. Padahal, rudal tersebut diperlukan untuk pertahanan.
Menanggapi hal tersebut, Dekan FT Unmul M. Tamrin mengumpulkan akademisi program studi Teknik Elektro, Informatika, dan Sistem Informasi untuk dipandu mempelajari sistem agar bisa membantu merancang ulang sistem tersebut. Ia mengaku sudah bertemu dengan peneliti untuk merancang ulang sistem yang merupakan teknologi lama tersebut.
“Sistemnya dirancang ulang oleh dosen IT dengan melihat bagian yang rusak agar bisa dioperasikan kembali dan dimanfaatkan oleh negara,” jelas Tamrin kepada Sketsa, Kamis (6/3) lalu.
Tamrin juga mengungkap, tim dari FT yang terdiri atas dosen dan mahasiswa sudah melewati tahap satu dengan melakukan penelitian pada alutsista yang diserahkan Kapaldam dan mendapat pemahaman tentang sistem serta bagian yang mengalami kerusakan. Sehingga, sudah disusun modul untuk menjawab kerusakan tersebut.
Guna menindaklanjuti modul tersebut, Kapaldam menawarkan penyediaan fasilitas dan FT menyediakan sumber daya manusia (SDM) dengan anggaran yang ditanggung kedua belah pihak. Namun, Tamrin menyebut rancangan tersebut masih belum dapat dilanjutkan karena adanya efisiensi anggaran.
“Kalau kena efisiensi seperti ini agak sulit. Sementara, apabila TNI mau melanjutkannya, silakan, kami siap menjalankan,” lanjut Tamrin.
Proyek ini termasuk proyek penciptaan barang baru dan hak cipta akan menjadi milik FT, meskipun secara fungsi proyek tersebut akan digunakan TNI. Sehingga, FT juga harus mengalokasikan anggaran penelitian. Diketahui, anggaran yang dibutuhkan sebanyak 300 juta rupiah.
Melihat hal tersebut, Tamrin menyebut pihaknya memberi tiga opsi untuk menjawab permasalahan anggaran, di antaranya sharing budgeting, pembiayaan penuh dari TNI karena FT mencoba melakukan efisiensi, dan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
Tamrin juga menuturkan, belum ada pembahasan program lanjutan. Pihaknya baru sampai di tahap menyampaikan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti sistem ulang rudal tersebut.
“Kami hanya sampaikan butuh dana sekitar 300-an juta, belum ada lanjutan (terkait panjang program),” pungkasnya. (lav/afa/yra/ner)
