Sumber Gambar: Sangga/Sketsa
SKETSA – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat kembali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyuarakan aspirasi mereka, Senin (24/2). Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur (Mahakam) Jilid II ini diwarnai dengan berbagai orasi, nyanyian perjuangan. Tidak ketinggalan pula spanduk dan poster yang menyoroti isu-isu yang mereka angkat.
Massa aksi tiba di gedung DPRD Provinsi Kaltim pada 15.00 Wita. Mereka menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah, yaitu:
Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengusutan tuntas kasus pembunuhan di Muara Kate.
Pengawalan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang baru.
Humas Aliansi Mahakam Andi Mauliana Muzzakir menilai, efisiensi di berbagai sektor untuk mendukung program MBG berpotensi besar berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berpihak pada pendidikan yang menjadi investasi masa depan bangsa dan negara.
“Tapi nyatanya, pendidikan malah dinomorduakan dengan MBG. Dampaknya, ada potensi besar kenaikan UKT,” ujar Mauliana dengan nada tegas di lokasi aksi, Senin (24/2).
Selain itu, terkait pengesahan revisi Undang-Undang Mineral dan Baru Bara (Minerba), menurutnya masih terdapat celah bagi kampus untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di masa depan.
“Ketika UKT naik, mau tidak mau kampus harus mengambil opsi lain, termasuk mengelola tambang. Ini bisa menjadi efek domino jangka panjang,” tandasnya.
Kemunculan Wakil Ketua II DPRD Kaltim
Salah satu momen yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah kemunculan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltim Ananda Emira Moeis, yang menemui massa aksi. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan kajian yang telah diserahkan oleh Aliansi Mahakam kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ananda Emira Moeis juga menegaskan bahwa DPRD akan memantau dan mengawal perkembangan tuntutan tersebut. Ia berjanji untuk membawa aspirasi mahasiswa ke dalam agenda pembahasan DPRD.
Dirinya juga memastikan adanya komunikasi lebih lanjut dengan pihak eksekutif terkait permasalahan yang diangkat dalam aksi ini.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan massa aksi. Mereka tetap menuntut langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu yang mereka suarakan. Aliansi Mahakam membeberkan, mereka akan melaksanakan aksi lanjutan jika tidak ada perkembangan yang jelas hingga 7—14 hari ke depan.
Di sisi lain, pihak keamanan telah mengantisipasi potensi eskalasi dengan melakukan berbagai langkah pencegahan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melapisi pagar gedung DPRD dengan oli dan kawat berduri untuk mencegah massa memanjatnya.
Akan tetapi, langkah tersebut tidak sepenuhnya efektif. Karena, beberapa peserta aksi tetap berhasil memanjat pagar tersebut.
Dengan adanya kesepakatan bahwa DPRD telah menandatangani komitmen untuk menyampaikan tuntutan ke tingkat pusat, massa aksi melanjutkan orasi dengan riuh. Prosesi bakar ban dan press rilis juga tidak luput dari agenda mereka.
Mahasiswa Sempat Terjebak di dalam Gedung
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unmul Jamil Nur mengungkapkan, ada empat mahasiswa yang sempat ditarik ke dalam gedung karena situasi aksi yang sempat memanas. Mahasiswa yang berada di dalam gedung hanya bisa menunggu hingga gerbang dibuka kembali.
“Kami sempat melakukan diskusi dengan pihak kepolisian di dalam gedung. Jika gerbang tidak dibuka, teman-teman aliansi akan tetap berusaha masuk dengan memanjat pagar. Untuk menghindari mahasiswa memanjat pagar, pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk membuka (pagar),” ujar Jamil saat diwawancarai awak Sketsa di lokasi aksi.
Merasa tujuan aksi telah tercapai, massa yang mundur perlahan lebih awal dari demonstrasi sebelumnya. Pada 17.50 Wita, mereka tidak lagi memadati gedung DPRD Provinsi Kaltim.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Kini, publik menanti apakah pemerintah akan benar-benar merespons atau sekadar memberi janji kosong. (xel/myy)
