Perjuangan Hak Buruh Lewat Aksi May Day dan Hardiknas: Tuntut Pertemuan dengan Pj Gubernur

Peringati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasiona, Unmul dan Polnes lakukan unjuk rasa

sketsaunmul@gmail.com

04 May 2024
Komentar
550 Kali

Sumber Gambar: Alyda/Sketsa

SKETSA - Kamis (2/5) Lembaga Kemahasiswaan Unmul dan Politeknik Negeri Samarinda bergabung dalam aksi peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah kelompok buruh juga ikut berpartisipasi dalam aksi yang digelar pada pagi hari itu.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari gerakan yang mereka langsungkan di Taman Samarendah sehari sebelumnya. Muhammad Nasir, seorang mahasiswa yang menjadi Koordinator Lapangan (Korlap), mengaku rencana awal aksi dilaksanakan di Kantor Gubernur pada tanggal 1 Mei. Namun karena kantor gubernur sedang tutup pada hari tersebut, rencana diubah menjadi pada keesokan harinya.

Nasir juga mengungkapkan kesedihannya melihat hak buruh yang sampai saat ini masih banyak terabaikan dan tertindas.

“Hari ini kami membela dalam memperingati hari May Day dan Hari Pendidikan yang di mana sampai saat ini masih banyak ketertindasan dari teman-teman buruh yang dilakukan oleh negara ataupun oleh perusahaan. Jadi kami di sini berdiri untuk memperjuangkan hak-hak buruh lah, yang di mana hak upah masih banyak sekali ketertindasan dalam perusahaan.”

Lebih lanjut, Nasir mengungkap massa aksi menuntut pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur untuk menyepakati perjanjian yang dibuat oleh satuan masyarakat tersebut.

“Jadi kami datang ke sini ingin membuat perjanjian kepada Pj gubernur ataupun gubernurnya langsung untuk menandatangani perjanjian kita yang kami buat sama-sama gitu,” ungkap Nasir saat diwawancara oleh Sketsa di lokasi aksi, Kamis (2/5) lalu.

Isi pers rilis tersebut di antaranya perjanjian untuk:

1. Mencabut UU Cipta kerja.
2. Menghapus sistem kerja outsourcing.
3. Tolak upah murah dan mewujudkan upah layak nasional.
4. Hapus kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja (Konvensi ILO 190).
5. Sahkan RUU PPRT.
6. Hentikan tindakan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat.
7. Realisasi perjanjian bersama Tripartite PT. SLJ Tbk tanpa syarat.
8. Bebaskan aktivis dan petani sawit Kubar PT. London Sumatera Kutai Barat.
9. Tolak PHK sepihak terhadap buruh sawit PT. Citra Palma Pertiwi (CPP1) Mahakam Ulu.

Para mahasiswa dan satuan masyarakat tersebut telah mengitari kantor gubernur Kaltim sejak pukul 10.00 pagi untuk mempersiapkan aksi. Kemudian aksi baru dimulai pada pukul 13.00 siang.

Aksi terpaksa diakhiri pada pukul 16.00 disebabkan tidak adanya respons yang jelas dari pihak pemerintah. Meski belum mendapatkan hasil sesuai rencana aksi, massa menegaskan akan kembali mendesak jika tuntutan terus diabaikan oleh pihak gubernur. (srf/byk/npl/mar)