LP2M Perjelas “Proker Titipan” yang Diberikan ke Setiap Kelompok KKN

Ketua Tim Pengembangan Program KKN, Esti Handayani Hardi. (Sumber foto: Dok. pribadi)

sketsaunmul@gmail.com

05 Apr 2018
Komentar
4892 Kali

SKETSA – Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-44 Unmul tinggal beberapa bulan lagi. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati, seluruh jenis KKN tahun ini bersistem acak. Diberlakukannya kebijakan ini didasari pada keberhasilan KKN Desa Sejahtera Mandiri (DSM), tentunya pola KKN DSM juga akan disamakan dengan KKN Reguler.

Ditemui Sketsa, Ketua Tim Pengembangan Program KKN, Esti Handayani Hardi menyebutkan LP2M berupaya untuk memusatkan pada potensi desa yang ada. Program kerja (Proker) yang diminta desa dari kegiatan KKN ialah adanya website desa, mapping social, pengelolaan administrasi desa, dan pembuatan peta desa.

Adapun website nantinya akan dipegang oleh desa, sedangkan mapping social berisi tentang identifikasi potensi, profil dan sejarah desa, tata letak desa, dan sebagainya. Dengan adanya proker tersebut, LP2M mengacak mahasiswa berdasarkan latar belakang bidang keilmuan. Seperti pada pembuatan peta desa dengan skala yang benar dibutuhkan mahasiswa dari Fakultas Teknik.

“Kayak gini (pembuatan peta desa) kan enggak semua (mahasiswa) punya keahlian. Saya ingin menjanjikan, (tapi) saya bergantung dengan mahasiswanya. Maka dibaginya anak Teknik ada di semua desa, cuma karena jumlahnya sedikit, jadi enggak (merata ke) semua desa,” paparnya.

Empat proker di atas itulah yang nantinya harus digaungkan mahasiswa di lokasi KKN-nya. Dikatakan Esti, setiap kelompok akan wajib menghasilkan 3 buku yang berisi poin-poin proker. Di antaranya buku tentang mapping social, buku pengelolaan administrasi desa, dan buku peta desa. Dengan adanya buku itu diharapkan bisa menjadi dasar acuan untuk pihak ketiga dalam pembangunan desa.

“Misalnya pemerintah mau mengembangkan jalan, sudah ada nih petanya. Jalan mana yang harus dibikin? Misalnya untuk menghubungkan jalan ini (daerah A) dengan ini (daerah B), sudah ada nih petanya. Ini loh pembuatan jalan, aksesnya belum ada,” ucap akademisi asal FPIK itu.

Dengan adanya proker tersebut, bukan menjadi alasan bagi mahasiswa untuk mengatakan proker itu sebagai beban, sebab terdapat benefit-nya. Buku itu nantinya akan di jual kepada pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga memberikan fasilitas kepada mahasiswa selama kegiatan KKN berlangsung. Sejauh ini kabupaten atau kota yang menerima ialah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar)

“Makanya (proker) ini yang kita jual ke kabupaten desa. Kayak di Kubar, mereka (pemerintah daerah) mau memfasilitasi penjemputan, pengantaran, tempat tinggal, dan mereka hidup di Kubar udah ditanggung. Dengan cara kita menghasilkan ini, jadi dia menganggung mahasiswa,” terangnya.

Di sisi lain, ikhwal alokasi anggaran penerbitan buku proker itu nantinya berasal dari buku pedoman KKN yang dibeli mahasiswa secara online.

“Buku untuk pegangan mahasiswa KKN nanti anak-anak bisa beli secara online, tapi nanti dananya dialihkan untuk pencetakan buku,” imbuhnya. (snh/dan/adl/fqh/dor/els)