KHDTK Unmul Ditambang, Mahasiswa Fahutan Tuntut Pengusutan Tuntas

Tambang ilegal di KHDTK yang mereka temukan saat kegiatan lapangan

sketsaunmul@gmail.com

09 Apr 2025
Komentar
132 Kali

Sumber Gambar: Rahman/Sketsa

SKETSA - Mahasiswa Fahutan Unmul gelar aksi Aliansi Rimbawan Bersatu di Gedung GOR 27 September Unmul, Rabu (9/4). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pernyataan sikap pihak birokrat dan mengawal pengusutan tuntas aktivitas tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul.

Sebelumnya, mahasiswa Fahutan Unmul melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di KHDTK Unmul, Minggu (6/4) lalu. Hal ini dilakukan setelah mahasiswa Fahutan Unmul yang tengah melakukan aktivitas di sana menemukan adanya kegiatan tambang di area KHDTK Unmul.

Diketahui aktivitas tambang tersebut telah berlangsung sejak Sabtu (5/4). Sejumlah mahasiswa dan pihak rektorat turut datang ke lokasi untuk meninjau area yang telah ditambang. Gugatan juga telah disampaikan ke Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul, Christian Marcellino Amanda mengungkap luas area KHDTK Unmul yang berhasil dibabat sebanyak 3,2 hektare.

Christian juga menyampaikan bahwa terdapat mahasiswa yang mendapat pesan-pesan spam dari nomor tidak dikenal sejak permasalahan tersebut terkuak dan ramai dibicarakan.

Mengenai hal tersebut, Christian berharap tidak ada lagi yang akan menjadi korban ancaman seperti itu ke depannya. Ia menyatakan akan terus membersamai mahasiswa Fahutan mengawal dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Ia juga menyampaikan harapannya terhadap pihak Gakkum untuk segera bertindak dan mengusut tuntas aktivitas ilegal tersebut.

“Kalau pun tidak ada, dengan maaf kata, berarti kita ada tindakan yang lebih lanjut lagi dari sekadar memediakan ini,” tegas Christian saat ditanyai Sketsa, Senin (7/4).

Namun, meski permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, mahasiswa Fahutan Unmul tidak diam saja. Pada Rabu (9/4) pagi tadi, mahasiswa Fahutan Unmul menggelar aksi Aliansi Rimbawan Bersatu.

Dipimpin oleh Ahmad Jumaidil selaku Koordinator Lapangan (Koorlap), Aliansi Rimbawan Bersatu berangkat dari Fahutan Unmul menuju Gedung GOR 27 September Unmul. Mereka menuntut pernyataan sikap dan kejelasan pihak birokrat mengenai isu yang tengah hangat tersebut.

Di tengah keramaian acara halal bihalal Unmul yang tengah diselenggarakan di Gedung GOR 27 September Unmul, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Moh. Bahzar bersama Dekan Fahutan, Irawan Wijaya Kusuma dan pejabat lainnya menemui aksi demonstran yang telah sampai di lokasi.

Muhammad Syafi’i, Muhammad Nova Ramadan, dan Markus Lewis Pasaribu selaku humas aksi maju menghadap sejumlah pejabat yang ada untuk berdiskusi dan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Bahzar meminta mahasiswa untuk tenang dan menghargai momen halal bihalal yang tengah berlangsung di GOR 27 September Unmul. Ia juga menegaskan pihak rektorat telah melakukan proses gugatan terhadap permasalahan yang terjadi di KHDTK Unmul.

“Sudah kepastian. Sudah pasti ini, sudah dalam proses,” tutur Bahzar kepada aksi demonstran, Rabu (9/4).

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan agar mahasiswa dan pihak rektorat saling percaya dan tidak terpecah dalam mengawal aktivitas ilegal di KHDTK Unmul itu.

Ia juga berharap mahasiswa tidak mudah terpengaruh terhadap kabar selentingan bahwa ada pihak yang mendukung pembabatan hutan tersebut.

“Saya terdepan nolak itu. Profesor Bahzar, orang daerah, orang Paser,” katanya dengan lantang.

Selain itu Dekan Fahutan, Irawan Wijaya Kusuma menginformasikan akan melakukan konferensi pers dan mengeluarkan rilis dalam waktu dekat. Ia turut menegaskan kepada mahasiswa bahwa kegiatan penambangan tersebut telah dilaporkan, bahkan koordinasi dengan dinas instansi di daerah pun sudah berjalan.

Irawan menuturkan, pelaporan memerlukan adanya bukti atau data lapangan. Setelah itu, baru lah proses lainnya bisa dilanjutkan.

“Setelah kita punya itu, kita bisa melaporkan. Nah, proses yang dua hari itu, kami tidak bisa buka karena itu rawan. Akan ada banyak pihak yang masuk,” akunya di lokasi aksi, Rabu (9/4).

Setelah berdiskusi panjang dan menuntut adanya pernyataan sikap nyata dari pihak birokrat, Bahzar, Irawan, dan sejumlah pejabat lainnya menyampaikan pernyataan di hadapan seluruh aksi demonstran.

“Kita proses bersama-sama. Nanti kalau tidak terjadi apa-apa … artinya sudah kita lakukan dengan baik tapi tidak ada perhatian, saya dengan pak Noor, pak Edi, dan pak Dekan akan di depan anda, demo bersama-sama di depan DPR,” pungkas Bahzar. (ali/ner)