Hoax KKN, Norman Minta Mahasiswa Waspada
Isu KKN yang belum jelas dimanfaatkan beberapa oknum untuk menyebarkan berita hoax. (Sumber ilustrasi: http://medantoday.com)
SKETSA - Empat ribu mahasiswa saat ini tengah menanti kepastian penyelenggaraan KKN 43. Banyak dari mereka mencoba datang langsung ke kantor LP2M demi mendapatkan sebaris dua baris informasi, kemudian menyebarkannya ke grup-grup KKN maupun rekanan seangkatan.
Sampai pada Kamis (23/2) malam beredar luas informasi yang kalimatnya di awali “info penting”, dan diikuti tanpa identitas yang jelas dari si pembuat informasi. Info itu berisi delapan butir poin dengan menancapkan ikon push pins berwarna merah sebagai penanda tiap poin.
Di situ disebutkan KKN berbayar telah memiliki SK rektor, namun seluruh lembaga dan mahasiswa angkatan 2014 satu suara untuk menolak. Lalu KKN hanya akan diselenggarakan di lima daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Bontang.
Lalu disebutkan juga kuota KKN 43 hanya empat ribu, sementara si pembuat info itu memprediksi ada sekitar enam hingga tujuh ribu mahasiswa yang mestinya KKN tahun ini. Di butir berikutnya tertulis KKN Mandiri bisa diikuti lintas fakultas dengan komposisi minimal tiga fakultas, kelompok minimal berisi 7-10 orang, dan SKS minimal 110 dihitung dari semester yang sedang berjalan termasuk semester 6.
Kemudian, KKN Revolusi Mental disebutkan sistemnya akan sama seperti KKN Reguler, tetapi ada penambahan berupa program kerja Revolusi Mental Presiden Jokowi dan akan ada pendanaan khusus untuk itu. Yang terakhir, KKN Kebangsaan akan diikuti oleh hanya lima orang dari Unmul dengan syarat IPK minimal 3,50 dan organisatoris. KKN jenis ini akan dilaksanakan se-Indonesia.
Informasi itu kadung beredar tanpa kejelasan. Presiden BEM KM Unmul Norman Iswahyudi, memastikan info itu bukan dari BEM KM. Salah satu poin yang paling mencolok ialah penolakan terhadap besaran Rp 350 ribu yang mengatasnamakan seluruh lembaga mahasiswa dan angkatan 2014. Kabar itu cepat diklarifikasi Norman.
"Hasil kemarin kita konsol memang menolak, tetapi jika memang nanti di audiensi ada pernyataan jelas terkait transparansi biaya pendaftaran itu kita akan coba tampung. Setidaknya tidak sampai nominal Rp 350 ribu karena menurut kami itu terlalu besar dananya untuk biaya pendaftaran," jelasnya.
Besaran biaya administrasi ini masih jadi polemik di kalangan mahasiswa. Ada yang menyebutnya pungutan liar jika ditilik hakikat UKT sebagai biaya tunggal dan KKN yang merupakan mata kuliah wajib. Namun, ada pula yang tak bermasalah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 39 Pasal 9 ayat 1b yang menuliskan KKN tidak termasuk komponen UKT.
Menanggapi hoax KKN 43, Norman mengimbau kepada mahasiswa agar bijak dan waspada dalam menerima informasi. Ia berjanji BEM KM Unmul akan menjadi sumber informasi terpercaya untuk mengatasi keresahan mahasiswa. Sebagaimana LP2M memang telah menggaet BEM KM Unmul sebagai penyampai informasi KKN 43.
"Kami mengimbau kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk selalu bisa menerima informasi dengan secara bijaksana, melihat dari sumber dan keakuratannya. Kami akan selalu menjadi partner setia untuk seluruh mahasiswa dalam menjalankan tugas kami selaku penyambung lidah sebagaimana mestinya. Dan untuk akun-akun atau grup-grup yang telah beredar bukan menjadi tanggung jawab kami, karena itu unofficial alias bukan buatan dari kami. Pastikan teman-teman mengikuti akun-akun resmi baik BEM KM Unmul maupun BEM fakultas dari masing-masing kampusnya," tukasnya.
Informasi perihal KKN rencananya akan diperjelas dalam forum audiensi BEM KM Unmul dan BEM fakultas bersama pihak LP2M Unmul pukul 14.00 Wita ini. Sejumlah aspirasi mahasiswa telah ditampung dan akan segera disuarakan oleh Jaringan Advokasi Mulawarman. (aml/wal)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
