Aksi Sidang Rakyat, Berbagai Keluhan Disuarakan

SKETSA – Senin (23/10) menjadi momentum tiga tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Mahasiswa turut membuat parlemen jalanan dengan melakukan aksi menagih janji nawacita Jokowi-JK. Turut pula hadir dalam aksi gabungan ada aliansi Garuda Mulawarman, BEM Politeknik Negeri Samatinda (Polnes), KAMMI Kaltim-Kaltara.

Pukul 10.00 Wita, di Gedung Auditorium Unmul yang menjadi titik kumpul rombongan aksi ini. Sembari menunggu massa aksi terhimpun, mereka melakukan briefing. Pukul 11.03 Wita rombongan aksi sampai di Gedung DPRD disambut aparat keamanan dan jajaran Dewan DPRD. Selama 20 menit berorasi yang dibuka oleh Amin, Koordinator Lapangan (Korlap) dari Polnes.

Dilanjutkan dengan Sidang Rakyat, berisi sembilan tuntutan yang disampaikan oleh Aditya Ferry Noor, Freijae Rakasiwi, Maya Rahmana dan aktivis BEM lainnnya. Sembilan tuntutan tersebut antara lain, pertama menolak pembangunan pembangunan insfraktruktur yang tidak pro rakyat. Kedua, menuntut presiden untuk menghadirkan pemerataan ekonomi. Ketiga, wujudkan jaminan pendidikan nasional.

Keempat, wujudkan layanan kesehatan berkualitas yang mencakup semua kalangan. Kelima, usut tuntas kasus korupsi dan hentikan segala bentuk pelemahan KPK. Keenam, wujudkan supremasi hukum dan tegakan hukum yang berkeadilan. Ketujuh, tutup segala akses penyebaranb pornografi dan tindak tegas pelaku kejahatan seksual. Kedelapan, wujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Terakhir mengecam keras tindakan aparat kepolisian dan pembungkaman suara rakyat. Orasi di depan kantor DPRD tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa dalam 3 tahun Jokowi-JK tidak dapat mewujudkan nawacitanya dan dianggap gagal.

Jahidin, Komisi I DPRD hadir mewakili jajaran DPRD Kaltim. "Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini sama dengan apa yang kami sedang perjuangkan. Harapannya agar kita bersama dapat memeroleh kesejahteraan rakyat di daerah. Doakan agar kami dapat dengan lancar koordinasi ke pusat, " tuturnya.

Di pengujung aksi, Norman Iswahyudi Presiden BEM KM Unmul juga menyinggung represifitas aparat kepolisian pada mahasiswa saat aksi di depan Istana Negara Jakarta, pada Jumat (20/10) lalu. Aksi yang digagas BEM Seluruh Indonesia berujung penangkapan dan penahanan belasan mahasiswa.

"Sungguh ini mencederai semangat kita untuk mencapai pendapat, menyampaikan aspirasi di muka umum. Kita tidak melakukan apa-apa, aksi kita aksi damai tetapi kenapa diberikan kekerasan bahkan dihajar dan sekarang ditahan,” ungkapnya.

Pernyataan Norman tersebut disampaikan di depan Kantor Polresta Samarinda, meskipun diguyur hujan lebat tidak membuat rombongan berhenti lancarkan aspirasinya. “Ini merupakan bentuk telah matinya demokrasi di negeri ini, saat mahasiswa yang membela rakyat malah ditangkap," imbuh Norman.

Tak hanya mahasiswa yang bersuara, namun kehadiran Imam Hariyanto, pedagang asongan Tahu Sumedang keliling ini juga menyerukan kegelisahannya.

"Selama saya berjualan ini, perputaran dan daya serap jual-beli itu menurun. Saya mewakili teman-teman sesama pedagang kreatif keliling menginginkan terciptanya kesejahteraan di kalangan menengah ke bawah. Karena yang kami rasakan selama ini tidak berdampak apapun,” tutur pria yang memiliki lima anak ini. (kus/myg/jdj)

---