Berita Kampus

Aksi Gebrak dan Garuda Mulawarman dalam Hardiknas

Aksi gabungan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) dalam rangka Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Gubernur Kaltim. (Sumber: Istimewa)

Sketsa Unmul

sketsaunmul@gmail.com

07 May 2018
Komentar
1731 Kali

SKETSA – Sekitar pukul 11.30 Wita, pagar Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada hari Rabu (2/5) terlihat tertutup. Di depannya terlihat beberapa aparat keamanan sedang berjaga. Tak berselang lama, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) datang dan berkumpul di depan kantor. Sembari membentangkan spanduk, mereka mulai berorasi. Gabungan 24 organisasi internal dan eskternal ini melakulan aksi dengan menuntut dua isu besar, yaitu hak buruh dan pendidikan. Aksi ini merupakan dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Ada 5 poin tuntutan soal pendidikan dalam aksi ini, di antaranya stop liberalisasi dan komersialisasi di dunia pendidikan, berikan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan, tingkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik (honorer), pemerataan infrastruktur pendidikan ke daerah pelosok, dan yang terakhir pencabutan kebijakan student loan.

Muhammad Faridzul Rifqy selaku koordinator lapangan memulai orasi. Dengan lantang ia membahas persoalan pendidikan saat ini. Ia juga memberikan kesempatan pada tiap perwakilan organisasi untuk turut menyampaikan suaranya.

Di tengah-tengah penyampaian orasi, salah seorang perwakilan dari kantor datang dan turun mendekati Rifqy, sapaan akrabnya, untuk berbicara. Usai percakapannya dengan perwakipan tersebut. Rifqy kembali mengambil alih, “Hanya 15 orang dari kita yang diizinkan untuk masuk, katanya kami diizinkan untuk beraksi. Tapi kenapa untuk masuk ke dalam masih dibatasi. Ayo maju teman-teman!” tegasnya.

Namun demonstrasi terus berjalan, ditambah dengan aksi bakar ban oleh massa. Pihak aparat turut melakukan negosiasi, bahkan alot hingga berujung ricuh. Aparat dan massa terlibat saling dorong. Akibatnya ada massa yang mengalami luka sobek di bibir dan goresan di pipi. Tak ingin terus dalam situasi memanas, akhirnya pihak Kantor Gubernur Kaltim menurunkan tiga orang perwakilan untuk menemui massa. Salah satunya dari Dinas Pendidikan. Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk pemerataan infrastruktur pendidikan di pelosok, saat ini tengah dalam tahap penyelidikan.

“Kita ingin diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tuntutan yang kita bawa,” jelas Rifqy pada awak Sketsa. Ia juga menambahkan, jika dalam waktu 2 minggu belum memperoleh tindak lanjut, ia bersama rekan-rekanya di Gebrak akan kembali melancarkan aksi lanjutan.

Tak hanya Gebrak, Aliansi Garuda Mulawarman yang merupakan gabungan dari BEM fakultas di Unmul juga menggelar aksi dalam rangka memperingati Hardiknas. Berdasarkan pesan broadcast yang tersebar, aksi yang akan dilakukan aliansi ini bersamaan dengan waktu dan tempat yang digelar Gebrak. Namun di pagi harinya, diputuskan untuk mengganti titik aksi.

Ditemui awak Sketsa selepas aksi, Jenderal Aliansi Mulawarman Freijae Rakasiwi, atau yang biasa disapa Pije, menjelaskan bahwa situasi dan tuntutan yang mereka bawa membuat mereka mengubah haluan, dari rencana semula melakukan aksi di Kantor Gubernur menjadi Dinas Pendidikan “Iya sebenarnya ingin bareng dengan Gebrak juga, cuma karena melihat substansi isu yang kita bawa, jadi diputuskan untuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Ada 3 tuntutan yang dibawa saat itu, yaitu menyejahterakan guru honorer, menyiapkan dan menfasilitasi pendidikan pedalaman, dan mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi anggaran pendidikan.

“Dari tiga tuntutan yang kita bawa, ada yang sudah terjawab,” katanya.

Pije menjelaskan, angka gaji guru honorer yang sempat 3 bulan tidak menerima gaji, saat itu mengalami kendala di administrasi pendataannya. Sedangkan poin kedua dalam tuntutan, dikatakan bahwa 20% anggaran APBD Kaltim untuk pendidikan pasca revisi perubahan anggaran tahun 2018 akan dikebut oleh dinas di provinsi. Serta poin transparansi anggaran telah menerima jawaban dari Dinas Pendidikan di mana anggaran yang dimiliki senilai Rp600 miliar.

Ke depannya, akan diadakan forum audiensi membahas lebih lanjut soal isu pendidikan yang akan diangkat. Pije juga menjelaskan pada forum nanti dia juga akan menambah tuntutan mengenai edukasi pendidikan tentang student loan. (ycp/ysm/nhh/nul/adl)